Bincang-bincang mengenai kerusuhan Mei 98...

Beberapa hari yang lalu (dalam minggu ini juga) saya menonton sebuah
talk show di MetroTV.
Acaranya dimalam hari, menampilkan 3 orang tokoh, yaitu penulis buku
tentang kerusuhan Mei98, Bpk. Fadly Zon, dan Ibu dari sebuah LSM.

Disitu dibahas mengenai Fakta, Mitos dan penyebab dari kerusuhan Mei98.

Bpk. Fadly dengan tegas menolak politisasi kerusuhan mei98 dengan
berargumen bahwa itu adalah sebuah kerusuhan, titik. Bahwa kerusuhan
tersebut adalah murni gerakan masyarakat atau sistematis, itu perlu
pembuktian. Tetapi yang penting, tidak perlu dibumbui dengan kata
"rasial" menjadi kerusuhan rasial yang emphasized pada korban dari
etnis Tionghua. Beliau menantang Ibu yang menulis Buku kerusuhan Mei98
dengan mengatakan dari sekian ribu korban kerusuhan, berapa yang dari
etnis tionghwa. Maksudnya, jika tidak ada data valid yang bisa diberikan,
maka tidaklah bisa dibenarkan menyebut kerusuhan tersebut adalah ditujukan
kepada etnis Tionghua. Beliau berkata, kalau cuman "katanya" atau "denger-
denger" ya sulit donk.

Beliau juga berkata, jika memang ada korban perkosaan, mana orangnya.
Biar jelas. Apalagi, tambah Beliau, ada upaya-upaya politisasi dari
"pihak tertentu" terhadap kerusuhan itu. Mulai dari menjual cerita,
mencari suaka ke Amerika dengan mengaku sebagai korban, dsb dsb.
Sedari awal, Beliau mengatakan bahwa gerakan kerusuhan tersebut di-trigger
oleh IMF dan diatur oleh IMF. Alasannya? Mereka sudah tidak menghendaki
Soeharto menjadi presiden RI.

Dari apa yang saya tangkap melalui ucapan-ucapan Bpk. Fadly, memang sulit
untuk mengatakan bahwa kerusuhan tersebut adalah kerusuhan rasial, mengingat

korban dari pihak pribumi juga besar. Makanya, Bpk. Fadly mengatakan berapa
persen korban kerusuhan tersebut dari etnis tionghua. Jika angkanya bukan
korban mayoritas, maka tidak boleh diasumsikan bahwa kerusuhan tersebut
adalah
rasial mengingat siapapun bisa menjadi korban, apapun etnisnya.

Tetapi bagaimana dengan kasus-kasus gang-raped yang "denger-denger"
dialami oleh gadis-gadis etnis tionghua? Jika hal ini BISA dibuktikan dan
diangkat ke forum internasional (walaupun saya sangat paham hal ini hampir
mustahil, mengingat mana ada gadis korban perkosaan yang mau...), maka
secara
otomatis kerusuhan tersebut langsung dapat dikategorikan sebagai kerusuhan
rasial
dan seharusnya pihak berwenang, baik dalam maupun luar negeri, melakukan
pengusutan
secara tuntas. Saya berpikir ini adalah kuncinya.

Sulit?

Just another my two cents...

________________________________

From: budaya_tiong...@yahoogroups.com
[mailto:budaya_tiong...@yahoogroups.com] On Behalf Of drira...@aol.com
Sent: Minggu, Mei, 20 2007 0:52
To: komunitas-tionghoa@googlegroups.com; nasional-l...@yahoogroups.com;
budaya_tiong...@yahoogroups.com
Subject: [budaya_tionghua] Peringatan Tragedi Mei 98 di Los Angeles

Peringatan Targedi Mei '98
Dilaporkan oleh: Dr.Irawan
Duarte , May 12, 2007 / Indonesia Media
Sembilan tahun telah berlalu Peristiwa tragedi Mei '98 di Indonesia sampai
sekarang belum ada kelanjutan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah
RI, bahkan dibeberapa media masa tanah air dilaporkan adanya usaha-usaha
melupakan atau menutupi kembali kasus Mei '98 ini.
DR.Frits Hong dalam kata sambutannya selaku ketua umum ICAA mengingatkan
pentingnya peringatan tragedi Mei '98, beliau menganalogikan dengan
peristiwa "
The Rape of Nanking". Pemerintahan yang silih berganti di Indonesia belum
satupun yang benar-benar berniat menuntaskan kasus kerusuhan Mei'98, kepada
seluruh masyarakat Indonesia, yang memilih nanti pada putaran pemilu 2009
agar
mempelajari dengan hati-hati, dan memilih wakil yang benar-benar komit untuk

menuntaskan masalah ini. Karena penuntasan kasus Mei'98 adalah merupakan
tolok
ukur mengembalikan kepercayaan global terhadap Indonesia. Sekali lagi
Peringatan Mei '98 tidak pernah boleh dilupakan, pungkas boss Duarte Inn
itu.
Juliana Widjaja Ph.D. seorang dosen dari Center of South East Asia Study,
UCLA dalam ceramahnya menekankan bahwa :"Sejarah yang dilupakan adalah
berpotensi menimbulkan pengulangan tragedi kekerasan di masa yang akan
datang"
Juliana menahyangkan foto-foto kekerasan HAM yang belum pernah dipublisir
oleh media selama 40 tahun via power point, dengan TKP di Banyuwangi saat
itu
ada 9 anak-anak (mulai dari 10 tahun), pemuda, dan pelajar gugur akibat
berondongan senjata ABRI, belum lagi masih puluhan yang luka-luka. Saat itu
mereka
tengah melakukan aksi damai di pasar sehubungan dengan penutupan toko-toko
pengecer milik etnis Tionghoa (tingkat Kabupaten) di kiosk-kiosk pasar.
Namun
anehnya sampai hari ini tidak pernah dipublisir di media masa. Inilah yang
dinamakan penutupan / penghapusan sejarah.
Juliana juga menceritakan betapa pahit getirnya dia dalam mengurus surat
WNI, dan masuk sekolah perguruan tinggi. Stigma bahwa Tionghoa itu semua
kaya
tidak berlaku untuk sebagian besar masyarakat etnis Tionghoa, termasuk dia.
Saat itu Juliana harus cukup puas dengan hanya meneruskan di perguruan
tinggi
yang tidak berkelas, dan harus membayar mahal pula sehubungan dengan status
WNI
nya belum selesai dari proses. Demikian pula dalam hal penggantian nama yang

harus diselaraskan dengan nama yang berlafalkan Indonesia, tapi pada
akhirnya toh pamong yang menangani suratnya mengimbuhkan nama marganya (Oei)
diakhir
namanya, jadi ini suatu peraturan yang dibuat-buat dan jelas kontradiktif,
demikian cetusnya. Belum lagi dia diharuskan mengenakan kebaya Jawa sewaktu
di
sumpah WNI-nya, katanya ini adalah pakaian Indonesia. Apakah busana
Indonesia adalah busana Jawa? tanyanya.
Sebagai dosen CSEAS-UCLA, Juliana sangat merasakan kurangnya, atau boleh
dikatakan tidak ada lagi mahasiswanya yang mau datang belajar ke Indonesia.
Salah satu faktornya adalah keamanan di Indonesia yang belum terjamin, hal
ini
juga menyulitkan institusi yang memberikan grant kepada mahasiswa yang
tertarik mempelajari negara-negara yang sedang bermasalah.
Sejarah harus dicatat dengan benar , termasuk personal memory harus
dibukukan juga, karena dengan mengetahui sejarah anak cucu kita belajar tak
akan
mengulangi lagi kesalahan yang sama dimasa yang akan datang.
Martinus Oei seorang akuntan yang datang dari Indonesia memberi kesaksian
tentang kejadian kerusuhan Mei 98 di Jakarta. Betapa mencekamnya Jakarta
saat
itu, menurutnya sudah jelas kasat mata para provokator yang berambut cepak
itu diturunkan ber truk-truk ke TKP. Siapa yang bisa mengeluarkan mobilitas
semacam ini ? Beliau juga menyesalkan ketidak pedulian masyarakat Indonesia
yang sudah berdiam diluar negeri atas ketidak sediaannya mereka dalam
menanda
tangani petisi untuk dikirim ke High Commision of Human Rights di PBB, (Mary

Robinson), serta UNHCR, saat beliau memohon umat dari salah satu gereja ICC
di
Perth (Australia) yang jemaatnya banyak berasal dari Indonesia. "Malah
orang bule yang spontan mau menandatangani, sunggih suatu ironi", ujarnya.
Petisi itu akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan diutusnya Radhika
Coomaraswamy
datang ke Indonesia untuk menyelidiki kejadian tersebut
Perjuangan Esther Jusuf S.H. dari Solidaritas Nusa dan Bangsa patut didukung

seluruh masyarakat. Baru-baru ini SNB baru meluncurkan buku tentang
kerusuhan Mei'98 di Jakarta, inipun sempat ditentang oleh beberapa anggota
TGPF
sendiri yang berindikasi menghapus kejadian tersebut. Sedangkan data dari
TGPF
yang asli yang disimpan di kantor pemerintah sudah hilang. Maka tidak ada
jalan
lain Esther Jusuf dkk. berinisiatif segera meluncurkan buku kerusuhan Mei'98

itu. Rencananya buku-buku itu akan disebarluaskan dalam berbagai bahasa.
Usaha ini jelas memerlukan biaya yang tidak sedikit, untuk itu dalam nota
pesanan
Esther Jusuf kepada masyarakat agar bahu membahu dalam pelaksanaan misi ini.

Menurut Martinus, seiring dengan di "munirkannya" tokoh HAM Munir, maka
Romo Sandyawan sementara ini kabarnya diamankan oleh ordo Jesuit, hal ini
membahayakan diri Esther Jusuf yang harus berjuang sendiri dengan SNB nya.
Jonathan Goeij, selaku moderator dan co speaker membeberkan secuplik
data-data temuan TGPF yang menunjukan begitu banyaknya titik api yang
dicatat dalam
peta DKI Jaya , belum lagi wilayah lainnya yang tidak sempat di tahyangkan
karena keterbatasan waktu.
Masalah undang-undang kewarganegaraan dan SBKRI, saat itu yang dipakai
adalah UU dari tahun 1958, UU ini dibuat dengan mengacu UUD sementara tahun
1950,
padahal UUD sementara 1950 sudah dicabut , jadi sebenarnya UU tahun 1958
mengenai kewarganegaraan seharusnya tidak berdasar lagi saat UUD sementara
1950
dicabut.
Suara dari Komentator:
Mengungkap dan mengadili pelaku kerusuhan Mei '98 adalah merupakan
perjuangan kolektif semua, mengapa tidak? Jika suatu negara belum jelas
hukumnya dan
keamanannya bagaimana mungkin bisa meyakinkan masuknya investasi global,
bagaimana mungkin mempunyai perputaran ekonomi yang optimal, dan pada
gilirannya
bagaimana mungkin menjamin kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu
perjuangan
ini bukan semata PR sekelompok etnis saja melainkan harus merupakan
perjuangan kolektif rakyat Indonesia. Selama semuanya tidak berjalan
transparan
dikhawatirkan ada kemungkinan investor yang berani masuk ke Indonesia hanya
merupakan deal-deal antara investor spekulan dan kelompok koruptor saja,
yang
pada akhirnya membebani hutang kepada anak cucu kita lagi.
Memang tidak semua orang mampu membantu perjuangan ini entah dengan waktu
tenaga dan dana, tapi setidaknya dengan menghadiri acara peringatan semacam
ini
menunjukan kepedulian anda terhadap solidaritas perjuangan, demikian ucap
salah seorang komentator.
Kabarnya buku tentang kerusuhan Mei '98 itu bakal tersedia disini , tunggu
tanggal mainnya.